MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel menggelar Rapat Optimalisasi dan Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan III Tahun 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis-Jumat (21-22/11/2019).
Acara tersebut dihadiri Kepala Bapenda atau Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) se-Sulawesi, perwakilan BPH Migas, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direksi PT Pertamina MOR VII Sulawesi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Sulsel Tautoto TR.
Tautoto salam sambutannya mengatakan, pajak daerah merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah sehingga pengelolaannya perlu dioptimalkan, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia berharap pertemuan antara Bapenda se-Sulawesi, Pertamina dan BPH Migas ini dapat dikembangkan meliputi semua penyedia dan penyalur BBM yang melakukan transaksi di wilayah Sulawesi agar penjualan dapat terdeteksi secara tepat.
Toto menambahkan, pertumbuhan kinerja pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tahun ini mengalami perlambatan sekalipun jumlahnya meningkat.
“Khususnya di Sulsel penerimaan PBBKB pada Oktober 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu,” ujarnya.
Menurutnya hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penyebabnnya dapat ditemukan segera.
Usai membuka rapat, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penjualan BBM di Sulsel sesuai dengan data yang diperoleh Bapenda Sulsel.
Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur, mengakui terjadi penurunan penjualan BBM berdasarkan laporan yang ia terima.
Namun perwakilan Dinas ESDM Sulsel mengakui pihaknya telah meminta pasokan BBM ke sejumlah SPBU di Sulsel karena kurangnya stok BBM akibat tingginya permintaan.
“Kami sudah bersurat ke Pertamina untuk meminta tambahan stok BBM ke sejumlah daerah di Sulawesi,” ujarnya.(*)
