JENEPONTO – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Jeneponto bertemu dengan Sekretaris dan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk mensosialisasikan diskon pajak yang digelar Bapenda Sulsel, Selasa 17 Oktober 2023.
Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto, Syamsiar Sanusi, mengatakan, Bupati Jeneponto siap membantu mensosialisasikan diskon pajak kendaraan kepada seluruh OPD dan ASN Jeneponto.
“Bupati dan Sekda Jeneponto sangat mendukung kami dan siap membantu mensosialisasikan program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan. Bupati akan membantu mensosialisasikan pada Senin tgl 23 Okt 2023 setelah coffe morning di hadapan kepala OPD, camat dan lurah di Jeneponto,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Insentif pajak yang diberikan beragam mulai dari pembebasan pokok pajak maupun denda pajak hingga pengurangan pokok PKB tunggakan.
Potongan atau diskon pajak kendaraan ini berlaku mulai hari ini, Rabu (11/10/2023) hingga 29 Desember 2023 mendatang.
Insentif yang diberikan yakni pembebasan pokok pajak maupun denda BBNKB kedua dan pembebasan denda PKB.
Lalu potongan atau pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun berjalan sebesar 2,5 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor.
Khusus angkutan barang atas nama pribadi atau badan usaha, diberi pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 30 persen.
Untuk kendaraan angkutan umum orang terdaftar plat kuning atas nama pribadi dan badan usaha, pengurangan pokok PKB tunggakannya sebesar 40 persen.
Pengurangan PKB tunggakan untuk dua jenis angkutan ini hanya berlaku terhadap kendaraan yang dikenakan tarif PKB pribadi sebesar 1,5 persen.
Selanjutnya, ada pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 10 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor, kecuali angkutan barang dan umum.
Khusus untuk kendaraan angkutan umum penumpang atas nama pribadi, apabila melakukan balik nama ke atas nama badan hukum, diberi pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 20 persen.
Tujuan utama program ini, yakni meringankan beban masyarakat agar bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya.(alim)
