MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel dalam rangka optimalisasi opsen pajak dan mendorong digitalisasi pembayaran pajak daerah, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel The Rinra Makassar ini menjadi pertemuan pertama TP2DD sepanjang 2026, sekaligus memasuki tahun kedua implementasi opsen pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa opsen pajak—yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)—membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk melalui digitalisasi sistem pembayaran.
“Komitmen bersama telah dibangun sejak 2023 melalui nota kesepahaman antara gubernur, bupati, dan wali kota, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak secara elektronik,” ujarnya.
Ia menyebut, pada 2025 realisasi opsen PKB dan BBNKB yang disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel mencapai Rp1,048 triliun, dengan Kota Makassar menerima sekitar Rp393 miliar.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan pengisian Championship TP2DD 2026 sebagai evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari high level meeting, kegiatan satgas, literasi masyarakat, regulasi, hingga realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Jufri menekankan pentingnya perbaikan dokumentasi dan penguatan pelaksanaan program berbasis rencana aksi dalam peta jalan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Elektronifikasi pembayaran pajak bertujuan meningkatkan pelayanan publik, memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada kenaikan PAD,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan Bank Sulselbar dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Ricky Satria, Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi, Kepala Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra, Plt Kabid PAD M. Irvandi Thamrin, serta para kepala Bapenda/BPKPD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel berharap melalui sinergi ini, seluruh daerah di Sulsel mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada ajang TP2DD tingkat nasional tahun 2026.(lim)
