MAKASSAR — Salah satu nama calon Penjabat Walikota Makassar adalah Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Sub Bidang Pembangunan Provinsi Sulsel, Denny Irawan Saardi.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel ini bahkan meraih nilai tertinggi pada pemaparan pertama dengan skor 83.
Ada 8 program nyata yang disampaikan Denny saat melakukan pemaparan di hadapan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (18/4/2019).
Mulai dari menjadikan Makassar sebagai barometer pelayanan publik di Kawasan Timur Indonesia dengan Integritas Mall Pelayanan Publik. Kedua, menjadikan Makassar kita yang bersih, bebas dari permasalahan sampah, bebas dari pedagang K5 dan pedagang asongan di atas trotoar.
Ketiga, menjadikan Makassar yang aman dan ramah bebas dari begal, pengemis dan anak jalanan. Keempat, menjadikan Makassar yang nyaman dengan perpakiran dan akses pejalan kaki yang terbangun dengan baik, ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2020.
Kelima, mencari solusi penanganan wilayah-wilayah terdampak banjir, khususnya penanganan kanal yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Keenam, penyerahan Jalan Tanjung Bunga ke Pemerintah Kota Makassar.
Ketujuh, membangun integritas birokrat yang bersih dari korupsi, pada semua level dan jenjang birokrasi, sampai ke tingkat kelurahan. Terakhir, menjadikan Masjid Al Markaz sebagai ikon destinasi wisata ibadah.
Denny mengatakan jika diamanahkan menjadi Pj Walikota dirinya akan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yang telah ada sebelumnya. Mulai dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Makassar, Sulsel dan Nasional.
“Selain itu harus diperhatikan RPJPD (Rencana Program Jangka Panjang Daerah) 2005-2025, di mana sekarang RPJMD sudah masuk tahap tiga 2015-2019 dan segera masuk RPJMD tahap empat 2020-2025,” katanya.
Tak hanya itu sebagai Pj Walikota, Denny akan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan baik, keamanan dan ketertiban berjalan baik, serta agenda pembangunan dan pemerintahan berjalan baik.
“Intinya semua kebijakan dan program yang kami akan lakukan harus mendapat persetujuan dan dukungan Pak Gubernur dan Wagub. Karena kami ini hanya perpanjangan tangan beliau di Makassar,” ujarnya.(*)
