MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 10 Oktober 2025.
Kehadiran Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Jufri Rahman bersama sejumlah pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel serta para Sekprov dari provinsi se-Sulawesi. Suasana penyambutan berlangsung akrab, mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan regional.
Menurut Sekprov Sulsel Jufri Rahman, inti dari Rakor ini adalah menciptakan ruang dialog langsung antara kepala daerah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Sehingga kita berharap, Insha Allah dalam waktu dekat akan ada solusi yang bisa disampaikan kepada kita semua,” ujar Jufri Rahman yang pernah menjabat sebagai Dirjen Menpan RB.
Ia menambahkan, forum ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan daerah. “Kami percaya, sinergi yang dibangun hari ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional.
“Pertama, optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat,” kata Bima Arya.
Ia menambahkan bahwa arahan dari Menteri Dalam Negeri juga menyoroti empat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Selain optimalisasi belanja dan inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan menjadi fokus utama,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan. Sekretaris Bapenda Sulsel Drs. Hasan Sulaiman hadir mewakili Kepala Bapenda Sulsel Dr. H. Faisal Saleh, S.STP., M.Si.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi di wilayah Sulawesi. (alim)
