SOPPENG— Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng menandatangani kesepakatan kerja sama terkait Swakelola Tipe 2 pada paket pekerjaan akselerasi dan optimalisasi pendataan serta penagihan atas kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Kabupaten Soppeng, Selasa (22/7/2025).
Kepala Bapenda Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP, M.Si, diwakili oleh Kabid Teknologi Sistem Informasi (TSI) Bapenda Sulsel, Andi Satriady Sakka, bersama Plt Kabid PAD, M. Irvandi Thamrin. Keduanya menghadiri langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala UPT Bapenda Sulsel Wilayah Soppeng, Andi Suraya, serta jajaran BPKPD Kabupaten Soppeng.
Swakelola Tipe 2 ini merupakan bentuk kerja sama antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat dalam mengerjakan kegiatan tertentu, dalam hal ini fokus pada pemutakhiran data dan penagihan kendaraan yang belum memperpanjang masa berlaku surat-surat kendaraan mereka.
Dalam sambutannya, perwakilan Bapenda Sulsel menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk mendongkrak potensi pajak kendaraan bermotor yang selama ini belum tergarap optimal, khususnya dari kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang secara berkala.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap penertiban dan pendataan KTMDU dapat lebih terfokus dan efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Andi Satriady.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola sektor pendapatan, sekaligus mendorong integrasi sistem informasi perpajakan yang lebih akurat dan transparan.(alim)
