Gubernur Sulsel Minta Pembayaran Pajak Digital Dioptimalkan
Makassar– Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Jumat, 11 Juli 2025.
Gubernur didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.Stp, MM, dan dihadiri 24 Bupati/Wali Kota se-Sulsel beserta Kepala Bapenda/BPKPD masing-masing wilayah.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya optimalisasi penagihan pajak daerah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan melalui sistem digital.
Ia mendorong pemanfaatan aplikasi Bapenda Sulsel Mobile sebagai kanal pembayaran digital untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. “Saya minta penagihan pajak daerah dioptimalkan secara online agar lebih efisien dan transparan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga meminta peningkatan koordinasi antara Bapenda Sulsel dan Bapenda Kabupaten/Kota terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Meterai Bea Lainnya (MBLB). “Kerja sama ini harus lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Kepala Bapenda Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, menambahkan bahwa pada tahun 2025, fokus utama adalah akselerasi dan optimalisasi pendataan serta penagihan Kendaraan Tidak Memenuhi Daftar Ulang (KTMDU), khususnya kendaraan roda empat yang menunggak pajak selama 1-4 tahun. Berdasarkan data, terdapat 148.839 unit kendaraan dengan total tunggakan PKB mencapai Rp634 miliar.
Untuk mendukung upaya ini, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyiapkan anggaran kerja sama swakelola kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp18,9 miliar.
Reza juga menyebutkan potensi penambahan penerimaan bagi kabupaten/kota di Sulsel dari penyelesaian tunggakan KTMDU, yaitu Opsen PKB sebesar Rp97 miliar dan Bagi Hasil PKB sebesar Rp123 miliar.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien.(alim)
