MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng Bapenda se-Sulsel menyusun langkah-langkah strategi pelaksanaan Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan Opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Kamis 20 Januari 2024 di Makassar.
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang efektif berlaku mulai Januari 2025 di seluruh Sulsel.
Kegiatan High level meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel ini bertema Rencana Implementasi Tindak Lanjut PKS Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak lainnya, dibuka Plh. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel Bpk. Ir.A. Darmawan Bintang M. Dev. P.L.G.
Kepala Bapenda Sulsel Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si yang juga selaku Sekretaris TP2DD Pemprov Sulsel, dalam sambutannya, mengatakan, HLM TP2DD Se-Sulsel 2024 merupakan forum diskusi dan merancang strategi peningkatan transaksi digital, khususnya pajak dan retribusi daerah.
Sebelumnya, Pemerintah daerah se-Sulsel, dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, pada tanggal 28 Agustus 2023 telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah.
Sebagai tindaklanjut MOU tersebut, pada 19 April 2024 bertempat di Hotel Arya Duta Denpasar Bali telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah lainnya antara Bapenda Prov. Sulsel dan Bapenda/BPKPD Kab/Kota se-Sulsel.
“Ini komitmen kita bersama dalam peningkatan Pendapatan Daerah khususnya dari Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB,” katanya.
HLM ini dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulsel, Ricky Satria, Direktur Utama PT. Bank Sulselbar Yulis Suwandi, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel Bpk. Ir.A. Darmawan Bintang M. Dev. P.L.G., Asiten Administrasi Pemprov Sulsel selaku Wakil Ketua Harian TP2DD Prov. Sulsel. Dr. H. Tautoto TR, M.Si, serta Kepala Bapenda/BPKPD Kab/Kota se-Sulsel selaku Sekretaris TP2DD Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Ditambahkan, digitalisasi telah membuka peluang-peluang baru termasuk dalam sistem pembayaran. Dengan adanya sistem pembayaran digital, kita dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, termasuk layanan Pemerintah yang menjadi lebih efisien dan efektif, ujar Reza.
Menurutnya, pembayaran digital membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan transparan, sehingga pengelolaan keuangan lebih akuntabel.
Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi, Pemerintah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data-data keuangan yang akurat sehingga membantu perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Ia berharap pemda di Sulsel melakukan Langkah-langkah percepatan dan perluasan digitalisasi daerah selama Bulan Januari 2024 sampai dengan pertengahan tahun ini, agar agar kinerja ETPD Pemda se-Sulsel tidak ada yang menurun lagi.
Sampai dengan pertengahan tahun ini, kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building (CB) yang diinisiasi oleh TP2DD provinsi, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih inisiatif dalam melaksanakan kegiatannya secara mandiri.
“Terima kasih kepada TP2DD Kabupaten Selayar yang beberapa hari lalu menyelenggarakan HLM dan melibatkan TP2DD Provinsi. Semoga semakin banyak pemerintah daerah yang proaktif melakukan kegiatan yang sama. Melakukan HLM dan CB TP2DD tidak harus menambah angaran, silahkan menggunakan kegiatan yang ada,” ujarnya.(alim)
