MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel memfasilitasi digelarnya diskusi kesamsatan skala nasional di ruang rapat Bapenda Sulsel, Kamis 9 September 2021.
Focus grup discussion ini dibuka oleh Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko secara daring. Saat membuka acara ia sedang dalam perjalanan menuju Tasikmalaya. Hadir juga secara dari Bapenda DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sumut, dan Sumsel.
Sementara yang hadir langsung di ruang rapat Bapenda Sulsel adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jabar Dedi Mulyadi.
Hadir pula sejumlah Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Antara lain Kepala PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta N. Ida Hamidah, Kepala Pusat PPPD Garut Dadan S, Kepala Pusat PPPD Depok I Dani, dan masih banyak lagi. Di Sulsel disebut unit pelaksana teknis pendapatan (UPTP).
Hadir juga mengikuti diskusi secara fisik adalah Plt Kepala Bidang Pajak Bapenda Kaltim, Purwanto serta sejumlah pejabat eselon III dan IV Bapenda Sulsel. Mereka diterima Sekretaris Bapenda Sulel Andi Winarno Eka Putra mewakili Kepala Bapenda Sulsel.
Hening Widiatmoko mengatakan, diskusi ini sengaja digelar di Makassar dan mengajak semua Bapenda se-Indonesia untuk memikirkan pelayanan public berbasis digital.
“Kita harus mengintegrasikan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Integrasi data harus dilakukan dengan terhubung di sistem Korlantas Polri dan Kemendagri,” kata Hening.
Menurutnya, Pandemi Covid-19 mendeorong pemerintah daerah agar segera memberikan pelayanan berbasis digital.
Ia berharap dari diskusi ini lahir sejumlah ide-ide untuk memberikan pelayanan cepat dan terbaik kepada wajib pajak.
Hening juga mengajak bapenda se-Indonesia untuk menemukan standar nasional pelayanan public secara digital dan melakukan konvergensi data agar pelayanan digital menjadi optimal.
Diskusi ini juga mendesak dilakukannya standarisasi kodefikasi data kendaraan. Sebab selama ini pengkodean kendaraan setiap daerah berbeda dan dapat menghambat integrasi data se-Indonesia.
Pembicara lainnya yang tampil pada FGD ini adalah Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pendapatan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rizki Widiasmoro, serta Kasubdit Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Siti Chomzah.
AKP Fajar mewakili Korlantas Polri juga mendukung standarisasi kodefikasi data kendaraan pada sistem samsat.
Dengana danya keseragaman data, user akan mudah menemukan data kendaraan yang dibutuhkan, katanya.(alim)
