Makassar – Badan Pendapaan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali dapat mengakses data kependudukan atau data wajib pajak kendaraan.
Hal ini penting agar database Bapenda Sulsel akurat dan mutakhir sesuai dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulsel untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Jumat 20 Desember 2024 digelar penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Bapenda Sulsel dan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan data kependudukan dalam berbagai sektor layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Penandatanganan perjanjian berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada disaksikan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Sekretaris Daerah, Dr. Jufri Rahman.
Dalam momen tersebut, Kepala Disdukcapil, Dr. M. Iqbal Suhaeb, S.E., M.T., menandatangani perjanjian kerjasama bersama Kepala Bapenda Sulsel Dr. H. Reza Faisal Saleh S.STP., M.Si dan empat kepala OPD lainnya.
Mereka yang melakukan penandatanganan untuk mengakses data kependudukan yakni :
- Kepala Badan Pendapatan Daerah,
- Kepala Dinas Sosial,
- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM,
- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi ini diharapkan dapat mempermudah berbagai layanan publik yang melibatkan data identitas masyarakat. Kolaborasi antara OPD terkait akan mendukung proses administrasi yang lebih cepat, akurat, dan meminimalisir potensi kesalahan data.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi landasan utama dalam pengelolaan data yang terintegrasi. Melalui pemanfaatan teknologi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat mewujudkan efisiensi di berbagai sektor pelayanan publik. Selain itu, integrasi data ini juga membuka peluang peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan, menekankan pentingnya pemanfaatan data yang berkualitas untuk mendukung berbagai kebijakan strategis daerah. “Dengan adanya kerjasama ini, kami optimis bahwa pelayanan publik di Sulawesi Selatan akan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Langkah inovatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berbasis data. Semoga sinergi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan.(alim)
