Maros, 15 Oktober 2025
Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I, II, dan III terkait realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Rabu (15/10/2025). Acara tersebut berlangsung di Kantor Bupati Maros dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Sulawesi Selatan Wilayah Maros.
Kepala Bapenda Maros M. Ferdiansyah membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya evaluasi berkala sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kinerja dalam optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut, opsen pajak PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar laporan angka, tetapi menjadi momentum untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah kita jalankan, serta mencari solusi terhadap kendala di lapangan,” ujar Ferdiansyah dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Bapenda Sulsel Wilayah Maros, Anras Perwira, turut menjadi pembicara dalam sesi diskusi. Ia memaparkan perkembangan realisasi penerimaan pajak kendaraan di wilayah Maros serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sinergi antara Bapenda Maros dan UPT Bapenda Sulsel harus terus diperkuat. Edukasi dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat menjadi kunci peningkatan kesadaran pajak,” jelas Anras.
Kegiatan Monev ini juga membahas strategi percepatan penagihan tunggakan pajak, peningkatan pelayanan Samsat, serta inovasi digitalisasi pembayaran pajak daerah. Bapenda Maros menargetkan peningkatan signifikan pada triwulan keempat 2025 melalui pendekatan partisipatif dan integrasi data wajib pajak yang lebih akurat.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Maros semakin transparan, efisien, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.(alim)
