Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama BPKP menggelar diskusi virtual melalui Zoom Meeting dengan tema Mandatory Revenue and Priority Needs (MRPN) dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, Selasa (30/9/2025).
Acara ini menghadirkan narasumber yakni Kepala Bapenda Sulsel Dr. Reza Faisal Saleh S.STP., M.Si, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Sofyan Antonius, Ak., MM., CA., QIA., CGCAE., CRGP., CIAE., Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Rasono, Ak., M.Ak., CA., QRMP., CSRS., CCRM., CGCAE., serta Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo.
Dalam paparannya, Reza Faisal menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang terukur untuk menjamin keberlanjutan fiskal. Ia menyebut MRPN sebagai instrumen penting dalam mengarahkan pendapatan wajib daerah agar sejalan dengan kebutuhan prioritas pembangunan.
“Kemandirian fiskal pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana kita mampu memaksimalkan mandatory revenue sekaligus memastikan belanja daerah menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Reza Faisal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono, menyoroti perlunya penguatan tata kelola agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Senada, Sofyan Antonius dari BPKP DKI Jakarta menegaskan perlunya akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan fiskal agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Yustinus Prastowo menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci untuk mencapai kemandirian fiskal. “Tidak hanya soal mengumpulkan pendapatan, tapi bagaimana mengelola dan menyalurkannya secara efektif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Diskusi yang melibatkan Bapenda Sulsel, BPKP Sulsel, BPKP DKI Jakarta, dan Pemprov DKI Jakarta ini diharapkan dapat memperkuat strategi daerah dalam mendorong kemandirian fiskal serta meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.(alim)
