Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar kegiatan Capacity Building dan Studi Banding Asistensi Pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2025. Acara
ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Novotel Suites Malioboro, Yogyakarta, pada Kamis, 17 Juli 2025, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) se-Sulawesi Selatan.
Kepala Bapenda Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP, M.Si, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Survei IETPD menjadi indikator kunci dalam mengukur kemajuan digitalisasi transaksi di daerah. Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dan kapasitas Pemda se-Sulsel untuk mencapai target yang lebih baik,” ujar Reza Faisal.
Acara ini bertujuan untuk memberikan asistensi teknis dalam pengisian Survei IETPD Semester I 2025 serta berbagi pengalaman terbaik dari daerah lain, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah berhasil mencatatkan prestasi dalam implementasi transaksi nontunai.
Studi banding ini diharapkan dapat menginspirasi Pemda se-Sulsel untuk mengadopsi inovasi dan strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana perwakilan TP2DD dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel, seperti Makassar, Bulukumba, dan Luwu, berbagi pengalaman dan tantangan dalam implementasi elektronifikasi transaksi. Salah satu fokus utama adalah strategi percepatan digitalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta persiapan implementasi opsen pajak yang akan berlaku mulai Januari 2025.
Dengan adanya capacity building dan studi banding ini, diharapkan Pemda se-Sulsel dapat menyusun langkah konkret untuk meningkatkan indeks elektronifikasi, memperkuat sinergi antarinstansi, dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. (alim)
