Makassar, 2 Desember 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, memimpin rapat koordinasi penerimaan non-tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (2/12/2024).
Rapat yang digelar di ruang rapat utama Bapenda Sulsel tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si, beserta para kepala bidang. Sementara itu, 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda mengikuti kegiatan ini secara daring.
Dalam arahannya, Prof. Zudan menekankan pentingnya pelaksanaan sistem non-tunai dalam pengelolaan penerimaan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 91 dan 92 yang mewajibkan seluruh pembayaran PDRD dilakukan secara non-tunai.
“Reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah salah satu dari lima program prioritas kami. Ini sejalan dengan upaya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang saat ini tengah kita dorong di seluruh wilayah Sulsel,” ujar Prof. Zudan.
Kebijakan ini juga menjadi indikator penting dalam ajang Championships TP2DD tahun 2024, yang merupakan evaluasi atas kinerja TP2DD tahun 2023. Atas implementasi yang konsisten, Provinsi Sulawesi Selatan kembali berhasil meraih peringkat pertama sebagai TP2DD terbaik untuk wilayah Sulawesi.
Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya mencari dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang potensial untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Kepala Bapenda Sulsel, Dr. Reza Faisal Saleh, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan langsung dari Pj. Gubernur. “Kami berterima kasih atas kunjungan dan arahan Bapak Gubernur. Ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja dan merumuskan strategi percepatan penerimaan menjelang akhir tahun anggaran 2024.(alim)
