MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si, menerima kedatangan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Bapenda Sulsel, Selasa (14/8/2024).
Tim BPKP hadir untuk melakukan evaluasi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel selama tahun 2023 hingga semester pertama tahun 2024.
Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja Bapenda Sulsel dalam mengelola dan meningkatkan PAD, yang merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Tim BPKP akan berada di Bapenda Sulsel selama 33 hari, mulai dari 14 Agustus 2024, guna melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap strategi, kebijakan, dan praktik pengelolaan pendapatan yang telah diterapkan.
“Kami menyambut baik kehadiran Tim BPKP yang akan membantu kami mengevaluasi dan memberikan masukan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan. Evaluasi ini penting agar kami dapat terus meningkatkan kinerja dalam mengelola pendapatan daerah secara lebih efektif dan efisien,” ujar Dr. Reza Faisal Saleh.
Tim BPKP akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk efisiensi penagihan pajak, pengelolaan aset daerah, serta penerapan teknologi dalam mendukung optimalisasi PAD.
Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Reza Faisal Saleh juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan evaluasi ini dan berharap kerjasama yang baik antara Bapenda Sulsel dan BPKP dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.
“Selama proses evaluasi, kami akan bekerja sama secara terbuka dan transparan dengan Tim BPKP. Kami yakin bahwa hasil evaluasi ini akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang,” tambahnya.
Dengan kehadiran Tim BPKP, Bapenda Sulsel berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Sulawesi Selatan.
Tim BPKP terdiri dari enam orang yang dipimpin Harri Mustari sebagai Wakil Penanggung Jawab.(alim)
