MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Airlangga Hartarto memberikan dua penghargaan sekaligus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penghargaan pertama yakni Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik I Wilayah Sulawesi dan penghargaan kedua yakni sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.
Secara bergiliran penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Gubernur BI Perry Warjiyo.
Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel DR. H. Reza Faisal Saleh, S.Stp, M.Si di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Airlangga Hartarto memberikan dua penghargaan sekaligus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penghargaan pertama yakni Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik I Wilayah Sulawesi dan penghargaan kedua yakni sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.
Secara bergiliran penghargaan diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Gubernur BI Perry Warjiyo.
Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel DR. H. Reza Faisal Saleh, S.Stp, M.Si mewakili Pj. Gubernur Sulsel Dr. Bahtiar Baharuddin M.Si di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
TP2DD terbaik diberikan kepada Pemda yang telah berhasil meningkatkan secara signifikan realisasi transaksi secara elektronik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, dan berhasil meningkatkan pendapatan sebagai dampak elektronifikasi transaksi tersebut. Pada tahun 2022 yang lalu, pajak daerah yang diterima secara non tunai meningkat sebesar 99%, atau Rp1,47 triliun lebih pada Tahun 2021 menjadi Rp2,93 Triliun pada Tahun 2022. Adapun penerimaan pajak secara tunai menurun sebesar 42% atau Rp1 Triliun lebih, yaitu dari Rp2,37 Triliun pada Tahun 2021 menjadi Rp1,37 Trilian pada Tahun 2022.
Upaya untuk memaksimalkan penerimaan non tunai terus dilakukan antara lain melalui pembuatan regulasi, penambahan kanal pembayaran digital, Kerjasama dengan penyedia jasa pembayaran dan lain-lain. Pada tahun 2023, sampai dengan semester 1 Tahun ini, transaksi non tunai sector pajak telah meningkat sebesar 71% dan menurunkan transaksi tunai sebesar 41%.
Salah satu upaya untuk mendorong pembayaran pajak secara digital adalah melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile yang juga berhasil mendapatkan penghargaan Program Unggulan TP2DD terbaik secara nasional. Aplikasi ini menyediakan fitur pembayaran pajak melalui berbagai kanal digital, menyediakan informasi PKB dan BBNKB, survey kepuasan WP, unit pelayanan pajak terdekat, dan chat room yang merupakan media komunikasi antara Wajib Pajak dengan petugas Bapenda.
untuk menjamin pelaksanaan transaksi non tunai, maka pada tahun 2024 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan regulasi keharusan menggunakan transaksi non tunai dalam semua jenis penerimaan daerah, sebagaimana pada belanja daerah yang telah 100% ter-elektonifikasi.
Berikut ini daftar penerima penghargaan TP2DD:
TP2DD Provinsi Terbaik 2023
– Sulawesi Selatan (sulawesi)
– Riau, (sumatera)
– DKI Jakarta, (jawa bali)
– Kalimantan Barat (Kalimantan)
– Papua Barat (Maluku Papua)
Program Unggulan P2DD Terbaik 2023
– Sulsel ‘Bapenda Sulsel In Your Hand’ (Kategori Tingkat Provinsi)
– Makassar ‘Sombere & Smart City’ (Kategori Tingkat Kota)
– Kutai Kertanegara ‘Si Pajol Betijak’ (Kategori Tingkat Kabupaten)
BPD Terbaik 2023
Bank DKI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Satgas TP2DD Airlangga Hartanto menegaskan adanya urgensi mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan di berbagai Kementerian dan Lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Adapun, sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah a.l. QRIS, KKI, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power.
Dengan ini, dia berharap digitalisasi pemda dapat terus meningkat ke depannya.
Saat ini, kata Airlangga, level digitalisasi pemda telah meningkat 6,1% dari 67,5% pada semester II-2022 menjadi 73,6% pada semester III-2022.
