Makassar – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel dalam menagih pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Hal tersebut dikatakan Koordinator Wilayah 8 Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Aldinsyah Malik Nasution dalam rapat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBBKB di Kantor Bapenda Sulsel Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (30/4).
Dalam rapat tersebut KPK meminta Bapenda Sulsel aktif mengejar pengguna bahan bakar lainnya selain Pertamina. Ia bahkan meminta BPH migas yang hadir dalam pertemuan itu memberikan data pengguna bahan bakar.
Ini dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dari sektor pajak bahan bakar yang merugikan Pemprov Sulsel.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Bapenda Sulsel H. Andi Sumardi S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris Bapenda Andi Winarno, kepala bidang, dan 25 kepala UPT se-Sulsel.
Andi Sumardi berterimakasih kepada KPK yang membantu bapenda dalam upaya meningkatkan PAD.
Hadir dalam pertemuan ini BPH Migas, Pertamina MOR VII, dan sejumlah industry pengguna bahan bakar di Sulsel.(*)
