JAKARTA \u2014 Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), serta para gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia, Selasa (15\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdy turut menghadiri agenda tersebut dengan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, M Irvandi Thamrin.<\/p>\n\n\n\n
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027. Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 13 Mei 2026 serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada 19 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dalam rapat, pembahasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset daerah, pertanahan, reforma agraria, serta penataan ruang.<\/p>\n\n\n\n
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.<\/p>\n\n\n\n
Komisi II juga mendorong penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi dan kabupaten\/kota. GTRA diharapkan berperan dalam mengidentifikasi dan menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), membantu penyelesaian konflik agraria, serta memastikan penataan aset dan akses dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Selain persoalan reforma agraria, pembahasan juga menyoroti pemanfaatan tanah yang telah berakhir masa haknya, tanah terlantar, serta perlindungan lahan pangan melalui penataan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Bagi pemerintah daerah, forum tersebut menjadi ruang koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyampaikan berbagai persoalan pertanahan, aset daerah, serta kebutuhan penataan ruang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.<\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR\/BPN juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah serta memastikan aset yang telah memiliki kepastian hukum dapat dimanfaatkan secara produktif.<\/p>\n\n\n\n
Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset, pertanahan, dan pembangunan daerah.(alim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA \u2014 Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), serta para gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia, Selasa (15\/9\/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":50287,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/sherly.jpg","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50286"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50286"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50288,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50286\/revisions\/50288"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}