{"id":49692,"date":"2026-08-10T18:05:00","date_gmt":"2026-08-10T10:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/?p=49692"},"modified":"2026-08-13T10:11:27","modified_gmt":"2026-08-13T02:11:27","slug":"optimalkan-pad-bapenda-sulsel-bahas-pengenaan-mfo-sebagai-objek-pbbkb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/2026\/08\/10\/optimalkan-pad-bapenda-sulsel-bahas-pengenaan-mfo-sebagai-objek-pbbkb\/","title":{"rendered":"Optimalkan PAD, Bapenda Sulsel Bahas Pengenaan MFO sebagai Objek PBBKB"},"content":{"rendered":"\n

MAKASSAR<\/strong> \u2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali membahas rencana pengenaan Marine Fuel Oil<\/em> (MFO) sebagai objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pembahasan lanjutan tersebut digelar pada Senin (10\/8\/2026) dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait.<\/p>\n\n\n\n

Dalam rapat tersebut, Bapenda Sulsel diwakili Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) M Irvandi Thamrin, Plt Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Yunus Hakim, serta Staf Ahli Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur bersama kepala subbidang dan staf terkait.<\/p>\n\n\n\n

Forum ini melibatkan sejumlah instansi, yakni Bapenda Sulsel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPH Migas, serta Polda Sulsel.<\/p>\n\n\n\n

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat nasional yang sebelumnya diikuti Pemprov Sulsel pada 22 Juli 2026. Dalam forum nasional itu, pemerintah pusat dan daerah bersama badan usaha membahas aspek regulasi, teknis, dan fiskal terkait rencana pengenaan MFO sebagai objek PBBKB.<\/p>\n\n\n\n

MFO atau minyak hitam merupakan bahan bakar minyak hasil residu penyulingan minyak bumi yang memiliki tingkat kekentalan tinggi dan umumnya digunakan untuk operasional kapal laut. Karena itu, pembahasan pengenaan PBBKB terhadap MFO memiliki kaitan erat dengan aktivitas pelayaran, distribusi energi, serta sektor logistik maritim.<\/p>\n\n\n\n

Dari sisi regulasi, pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pembahasan objek PBBKB yang mencakup bahan bakar untuk kendaraan bermotor, alat berat, maupun kendaraan yang beroperasi di atas air, termasuk kapal.<\/p>\n\n\n\n

Kehadiran berbagai kementerian dan lembaga dalam rapat lanjutan ini menunjukkan bahwa pengenaan PBBKB atas MFO tidak hanya menyangkut aspek penerimaan daerah. Kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum, mekanisme pemungutan, pengawasan, distribusi BBM, serta dampaknya terhadap industri pelayaran dan logistik.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa pembahasan MFO diarahkan untuk memperkuat tata kelola penerimaan daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar dan mekanisme implementasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, pengenaan PBBKB terhadap MFO juga menjadi perhatian pelaku usaha pelayaran. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat kekhawatiran bahwa tambahan beban pajak dapat meningkatkan biaya operasional kapal dan memengaruhi daya saing harga bahan bakar kapal di dalam negeri. Bahkan, perbedaan harga berpotensi mendorong kapal melakukan bunkering<\/em> di luar negeri.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, rapat lanjutan di Sulawesi Selatan menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi sekaligus mengkaji aspek teknis dan regulasi sebelum kebijakan diterapkan.<\/p>\n\n\n\n

Bagi Pemprov Sulsel, optimalisasi penerimaan daerah tetap perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum, transparansi, pengawasan, serta keberlanjutan sektor transportasi dan logistik maritim. Hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan mekanisme pengenaan PBBKB terhadap MFO secara tepat dan akuntabel. (lim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MAKASSAR \u2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali membahas rencana pengenaan Marine Fuel Oil (MFO) sebagai objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pembahasan lanjutan tersebut digelar pada Senin (10\/8\/2026) dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam rapat tersebut, Bapenda Sulsel diwakili Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49693,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/mfo.jpg","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49692"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49692"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49692\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49694,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49692\/revisions\/49694"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49693"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}