MAKASSAR \u2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti rapat nasional yang membahas pengenaan Marine Fuel Oil (MFO) sebagai objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Rabu (22\/7\/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan perpajakan di sektor energi.<\/p>\n\n\n\n
Rapat diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Tangerang, Banten, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Andi Winarno Eka Putra. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) M Irvandi Thamrin, Plt Kepala Bidang Perencanaan M Arizal Ahmad, serta pejabat terkait.<\/p>\n\n\n\n
Marine Fuel Oil (MFO) atau minyak hitam merupakan bahan bakar minyak hasil residu penyulingan minyak bumi yang memiliki tingkat kekentalan tinggi dan umumnya digunakan sebagai bahan bakar kapal laut. Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai aspek regulasi, teknis, dan fiskal terkait rencana pengenaan MFO sebagai objek PBBKB.<\/p>\n\n\n\n
Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola penerimaan daerah, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah, sekaligus menyelaraskan implementasi kebijakan di seluruh Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Secara regulasi, pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam aturan tersebut, objek PBBKB mencakup seluruh bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, alat berat, maupun kendaraan yang beroperasi di atas air, termasuk kapal.<\/p>\n\n\n\n
Namun, rencana pengenaan PBBKB terhadap MFO masih menjadi perhatian pelaku usaha pelayaran. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association\/INSA) menilai pengenaan pajak dengan tarif yang dapat mencapai 10 persen berpotensi meningkatkan biaya operasional pelayaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat harga MFO di pelabuhan dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura.<\/p>\n\n\n\n
Perbedaan harga tersebut juga dinilai dapat memicu kapal-kapal nasional yang berlayar antarpulau memilih melakukan pengisian bahan bakar (bunkering) di luar negeri. Jika kondisi itu terjadi, potensi pendapatan penyedia bahan bakar minyak di dalam negeri dapat berkurang dan berdampak pada sektor logistik maritim nasional.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, rapat nasional menjadi wadah untuk mencari titik temu antara kepentingan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan menjaga daya saing industri pelayaran nasional.<\/p>\n\n\n\n
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah provinsi se-Indonesia, serta jajaran direksi PT Pertamina (Holding) dan PT Pertamina Patra Niaga.<\/p>\n\n\n\n
Melalui forum ini diharapkan lahir kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pemungutan PBBKB atas Marine Fuel Oil, tanpa mengurangi daya saing logistik maritim nasional maupun potensi penerimaan daerah.(alim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MAKASSAR \u2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti rapat nasional yang membahas pengenaan Marine Fuel Oil (MFO) sebagai objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Rabu (22\/7\/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan perpajakan di sektor energi. Rapat diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49465,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/mfoo.jpg","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49464"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49464"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49466,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49464\/revisions\/49466"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49465"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}