Makassar – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 61 persen. Di saat yang sama, pertumbuhan kendaraan baru justru mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sebesar 31 persen.<\/p>\n\n\n\n
Meski menghadapi dua tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap mampu menyalurkan dana bagi hasil berupa opsen PKB dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk denda, dengan total mencapai sekitar Rp1,048 triliun kepada seluruh kabupaten\/kota.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi ini menegaskan satu hal penting: kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan besarnya dana yang kembali ke daerah. Pertumbuhan kendaraan baru memang meningkatkan potensi penerimaan, namun tidak akan optimal tanpa diiringi tingkat kepatuhan yang tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Opsen yang dibagikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Dana tersebut merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan di kabupaten\/kota, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat sejatinya kembali lagi ke daerah dalam bentuk pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan semakin besar pertumbuhan kendaraan baru, maka semakin besar pula dana opsen yang diterima daerah.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data tahun 2025, total opsen yang dibagikan kepada 24 kabupaten\/kota di Sulawesi Selatan mencapai Rp1,048 triliun, dengan total lebih dari 1,8 juta unit kendaraan tercatat.<\/p>\n\n\n\n
Kota Makassar menjadi penerima opsen terbesar dengan nilai mencapai sekitar Rp393,8 miliar. Tingginya angka ini sejalan dengan jumlah kendaraan yang juga paling besar dibanding daerah lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Gowa dengan sekitar Rp90,7 miliar, disusul Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp57,5 miliar, serta Kabupaten Bone dengan Rp50,1 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa daerah lain juga mencatat penerimaan signifikan, seperti:<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, daerah dengan penerimaan relatif kecil antara lain Kepulauan Selayar yang memperoleh sekitar Rp3,6 miliar, disusul beberapa daerah lain dengan nilai di bawah Rp10 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.<\/p>\n\n\n\n
Data ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan jumlah kendaraan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.<\/p>\n\n\n\n
Jika kepatuhan meningkat, maka dampaknya akan langsung terasa pada besarnya dana yang kembali ke daerah. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan akan membuat potensi penerimaan tidak tergarap maksimal.<\/p>\n\n\n\n
Dengan tren pertumbuhan kendaraan yang mulai pulih di awal 2026, peluang peningkatan pendapatan sebenarnya terbuka lebar. Namun, tanpa dukungan kepatuhan yang lebih tinggi, potensi tersebut tidak akan sepenuhnya terwujud.<\/p>\n\n\n\n
Pada akhirnya, pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Daerah Penerima Opsen Terbesar hingga Terkecil<\/strong><\/p>\n\n\n\n Makassar – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 61 persen. Di saat yang sama, pertumbuhan kendaraan baru justru mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sebesar 31 persen. Meski menghadapi dua tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap mampu menyalurkan dana bagi hasil berupa opsen PKB […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":47749,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/kekek-768x437.jpg","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47794"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47794"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47794\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47796,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47794\/revisions\/47796"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.sulselprov.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Catatan<\/h3>\n\n\n\n
\n